UMK Naik Lebih Dari 7 Persen, Begini Tanggapan KSPSI dan APINDO Gunungkidul

  • Bagikan

Gunungkidul,(lensamedia.co)– Pada penetapan UMP/UMK DIY yang dibacakan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, empat Kabupaten dan Kota Yogyakarta masing masing mengalami kenaikan yang berbeda. Kabupaten Gunungkidul mencatatkan diri dengan prosentase tertinggi dengan yaitu 7,34 persen.

Setelahnya adalah Kulonprogo, dengan kenaikan UMK 5,50 persen, Sleman 5,12 persen, Kota Yogyakarta 4,08 persen dan terakhir Kabupaten Bantul 4,04 persen. Secara umum, UMP DIY tahun 2022 naik 4,30 persen, dibanding UMP 2021.

Untuk besaran UMK Gunungkidul 2021 adalah Rp. 1.770.000,00, dengan kenaikan 7,34 persen, maka untuk tahun 2022 menjadi Rp1.900.000,00.

“Nominal kenaikannya adalah Rp130.000,00 atau 7,34 persen, ini sesuai harapan kami,” terang Budiyono, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul, Jumat (19/11/2021).

KSPSI sendiri sebelum penetapan memang mengusulkan kenaikan UMK 5 sampai 7 persen. Budiyono berharap pelaku usaha dan perusahaan di Gunungkidul mematuhi UMK yang sudah ditetapkan. Terutama realisasinya pada 2022 mendatang.

Dengan kenaikan yang lebih dari usulan ini, Budiyono juga menghimbau kepada para pekerja di Gunungkidul, agar terus meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga antara pengusaha dan buruh dapat bersinergi.

“Kenaikan upah harus diikuti dengan peningkatan kinerja agar lebih produktif,” ujar Budi.

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Heru Tricahyanto, Sekertaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Gunungkidul. Menanggapi hal ini, Heru menyebut bahwa sejak awal pembahasan UMK 2022, sebetulnya APINDO telah memiliki usulan tersendiri.

“Kami sebetulnya berharap agar kenaikan upah ini berdasar hal yang normatif,” terang Heru.

“Yang kami maksut normatif itu adalah kenaikannya menyesuaikan pertumbuhan ekonomi DIY dan indikator indikator lainnya yang sesuai PP 36/2021 tentang Pengupahan,” jelasnya lagi.

Heru juga menyatakan bahwa APINDO juga melakukan perhitungan kenaikan UMK normatif berbasis pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Dan dalam hitungannya, kenaikan UMK 2022 Gunungkidul idealnya adalah sebesar 4 persen.

“Kenaikan ini bisa menjadi dilema tersendiri bagi para pengusaha,” lanjutnya

Heru menyatakan bahwa saat ini kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak Pandemi, sehingga kenaikan UMK yang terbilang tinggi ini bisa berdampak pada operasional sektor usaha. Sebab bagi perusahaan besar dengan ratusan pegawai, mereka perlu mengeluarkan biaya tak sedikit untuk alokasi upah karyawan.

Faktor yang lain, saat ini sebetulnya belum semua sektor usaha sudah bisa bangkit, memang beberapa sudah mulai bergairah kembali, tapi ada yang sektor usaha tertentu yang masih susah payah untuk pulih dari hantaman Pandemi.

“Seharusnya ini menjadi pertimbangan, karena tidak semua kondisi usaha sama, ini yang kami maksut dilematis,” imbuh Heru.

Kendati demikian, Heru tak menampik bahwa pihaknya juga akan berusaha untuk memberi upah buruh sesuai aturan regulasi namun dia berharap pemerintah juga ikut membantu mewujudkan hal ini dengan regulasi yang memberi kelonggaran bagi para pengusaha.

“Kami berharap pemerintah juga memberi ruang agar tercipta iklim berusaha yang sehat dan dinamis, agar kami bisa memberikan upah sesuai regulasi,” pungkasnya. (Ep)

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: