Terkait Rencana Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkab Gunungkidul Tunggu Aturan Detailnya

  • Bagikan

Gunungkidul,(lensamedia.co)–Mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer atau non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada 2023 mendatang.

Terkait hal ini, Bupati Gunungkidul Sunaryanta menilai, bahwa tenaga honorer masih dibutuhkan. Pasalnya, ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri dinilai masih kurang, dan tenaga honorer masih dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan tersebut.

“Meski begitu, kami akan mengikuti apa kebijakan pemerintah pusat jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan,” terang Sunaryanta, Kamis(20/1/2022).

Saat ini, lanjut Bupati pihaknya masih menunggu proses detail dari aturan tersebut yang memang secara rinci belum turun.

“Kami akan mendata dan mengkaji jumlah keseluruhan tenaga honorer di Gunungkidul, namun prosesnya masih menunggu bagaimana detail dari aturan tersebut,” lanjutnya.

Yang jelas, Bupati menandaskan kendati tenaga honorer di Gunungkidul masih dibutuhkan, pihaknya tetap akan mengikuti aturan tersebut, karena aturan pemerintah daerah tetap berkiblat ke pusat.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang Formasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Agus Sumaryono. Agus menyampaikan bahwa terkait rencana ini pihaknya masih menunggu petunjuk dan regulasi dari pusat.

“Jumlah tenaga honorer dan kontrak di Gunungkidul, hingga akhir 2021 lalu terdata 1.021 orang. Beberapa di antaranya sudah diterima sebagai CPNS dan PPPK, namun sampai saat ini belum melapor,” terang Agus Sumaryono.

Selain diterima CPNS dan PPPK, menurut Agus tenaga honorer ada juga yang menjadi guru pengganti dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan,

“Untuk jumlahnya pasti kami belum tahu,” jelas Agus.

Wacana penghapusan ini justru ditanggapi santai oleh Aris Wijayanto, Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Gunungkidul.

“Ambil positifnya saja, selain rencana itu belum menjadi kebijakan resmi, dengan penghapusan itu berarti ada kesempatan bagi tenaga honorer, khususnya para guru untuk diangkat sebagai PPPK hingga CPNS,” ujar Aris.

Walaupun kesempatan itu, lanjut Aris, tentunya juga dengan melewati proses dan aturan yang berlaku, seperti seleksi atau yang lainnya.

lensamedia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: