u6Dacb.md.jpg

Terancam Putus Kontrak, Proyek Talud Miliaran Rupiah di Baron Tak Selesai Sesuai Target

  • Bagikan

Tanjungsari,(lensamedia.co)–Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan talud di Pantai Baron, Kapanewon Tanjungsari senilai hampir Rp 3 miliar terancam putus kontrak. Hal tersebut dikarenakan setelah 105 hari kalender selesai, pengerjaan hanya mencapai 31 persen.

Pantauan lensamedia.co di lapangan, sejumlah alat berat masih terlihat di sekitar lokasi pembangunan talud. Pun demikian dengan material berupa pasir, besi dan gorong-gorong terbuat dari semen. Selain itu juga terpasang plang pengerjaan proyek, meski hanya digantungkan di atas pohon.

Dalam papan tersebut diketahui pengguna jasa adalah PPK BPBD, konsultan perencanaan PT. Cipta Adi Tama sedangkan untuk kontraktor PT. Hasmah Mattujuh Tujuh.

Adapun nilai kontrak dalam pengerjaan proyek tersebut senilai Rp 2.877.970.945,65 dengan waktu pengerjaan 105 hari kalender.

Nampak pengerjaan talud pun belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Di sisi barat, tepatnya di sekitar aliran sunga Pantai Baron, pengecoran terputus sekitar 10 meter. Besi-besi penyangga juga belum sepenuhnya dilapisi semen.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji dengan berbagai pertimbangan untuk melakukan putus kontrak. Hal itu dikarenakan waktu kontrak sudah habis sedangkan pengerjaan belum selesai.

“Iya jauh dari schedule, ini dana hibah badai cempaka. Bagian dari kegiatan 2020 dan dikerjakan pada tahun 2021 ini.

Disinggung lebih detail terkait dengan teknis pencapaian proyek tersebut, Edy tidak dapat menjelaskannya. Ia melemparkanya kepada PPK dan konsultan pengawas.

“Secara teknis konsultan pengawas dan PPK yang tahu persis,” kata Edy.

Sementara itu, PPK BPBD, Handoko ketika dihubungi awak media mengatakan, proyek tersebut seharunya selesai pada 27 Juni 2021. Namun sampai dengan batas waktu tersebut pengerjaan baru mencapai 31 persen.

Ia mengatakan terdapat permasalahan internal dari PT anak cabang. Sehingga menyebabkan molor hingga 3 minggu.

“Di sisi lain, gelombang tinggi menjadi kendala, selain itu juga hujan menjadi kendala,” kata dia.

PPK sendiri dari awal sudah menyarankan untuk menggunakan pekerja dengan jumlah ekstra. Namun pada kenyataanya, hal itu tidak dilakukan dan menyebabkan proyek mangkrak.

“Sesuai aturan perpres 16 th 18 pasal 56 pemborong diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari pengerjaan terhitung mulai 28 Juni kemarin,” ucap dia.

“Belum dibayar, karena pengerjaan belum genap 35 persen,” ucap dia.

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: