Temuan Dugaan Pungli di SPBU, dari Minta Jatah BBM Hingga Mark Up Biaya Tera

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul menemukan adanya oknum Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Metrologi yang melakukan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SPBU dan Pertashop.

Jumat (15/07/2022) pagi, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul memanggil sejumlah perwakilan pengelola SPBU dan Pertashop di wilayah Gunungkidul. Dalam pertemuan tersebut, para pengelola menyampaikan ulah oknum yang meminta jatah BBM hingga uang yang melebihi ketentuan retribusi.

Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, dalam kegiatan yang dilakukan pagi tadi, pihaknya mendapati keluhan dalam retribusi pembayaran tera. Dalam Perda yang ada, satu nozzle dipungut biaya 25 ribu.

“Tadi ada yang menyampaikan satu nozzle kena biaya Rp 150 ribu, ada yang Rp 208 ribu. Ini saya kira ada penyimpangan, karena biaya per nozzle jika sesuai perda hanya Rp 25 ribu,” kata Kelik.

Hal ini menjadi catatan Dinas Perdagangan, pasalnya jika sesuai dengan yang disampaikan terdapat penyimpangan cukup signifikan. Pasalnya setiap SPBU memiliki jenis BBM yang bervariasi.

“Jadi setiap SPBU ada yang melakukan tera 8 nozzle, ada yang 11, berbeda beda. Dan dengan biaya yang disampaikan ada yang dipatok 1 juta hingga 2,5 juta,” terang Kelik.

“Biaya itu untuk keperluan tera dan teknisi, tapi ada yang didatangi petugas tera tanpa ada teknisi biayanya sama,” sambung Kelik.

Selain temuan pembengkakan biaya itu, pihaknya juga mendapat keluhan adanya petugas dari UPT yang meminta jatah BBM kepada pihak SPBU. Hal ini menurut Kelik dianggap hal yang sangat memalukan dan tidak pantas.

“Ya tentu memalukan pemerintah, mobil ber pelat merah minta jatah 10 sampai 20 liter,” ketus dia.

Merespon hal itu, pihaknya akan segera melakukan evaluasi. Kepada petugas UPT yang disebut itu pun akan segera diminta klarifikasi.

“Kita akan lakukan perbaikan, apa lagi pak Bupati dengan tegas memerangi aksi korupsi dan tindakan sejenisnya,” tandas Kelik.

“Nanti kita juga akan berikan kuitansi resmi jadi pembayaran retribusi sebesar Rp 25 ribu per tera itu tidak jadikan celah,” pungkas dia.

lensamedia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: