u6Dacb.md.jpg

Tanpa Batas Waktu, Pemkab Gunungkidul Akan Larang Warga Gelar Hajatan

  • Bagikan
Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto memberikan penjelasan usai rakor bersama belasan Panewu

Wonosari,(lensamedia.co)–Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan segera mengeluarkan surat edaran terkait dengan larangan acara hajatan serta kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa di Gunungkidul. Larangan sendiri dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang saat ini terus melambung di Bumi Handayani.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengatakan, pihaknya telah meminta informasi dari 18 panewu di Gunungkidul terkait perkembangan sebaran covid-19 di masing-masing wilayah. Dari hasil pemaparan para panewu, pemerintah menyimpulkan akan melarang gelaran hajatan serta kegiatan yang berpotensi menarik kerumunan massa.

“Akan kita komunikasikan dengan pak bupati yang saat ini masih rakor bersama Gubernur juga terkait covid-19. Tidak akan lama akan muncul surat edaran,” terang Heri usai menggelar rakor dengan 18 panewu dan sejumlah OPD, Jumat (11/06/2021).

Heri menjelaskan, larangan ini bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir lonjakan kasus di Gunungkidul cukup signifikan akibat adanya kerumunan massa.

“Ada 6 klaster diantaranya ada yang berkaitan dengan hajatan, rasulan dan pabrik tas,” terang Heri.

Meski melarang hajatan, pihaknya tetap memperbolehkan masyarakat yang ingin melangsungkan ijab qobul namun hal itu hanya boleh dilakukan di KUA setempat. Selain itu juga harus menerapkan protokol kesehatan.

“Larangan hajatan ini di semua wilayah, tidak ada zona merah kuning atau hijau, sebab jika di salah satu zona meski hijau, tidak menutup kemungkinan tamu juga datang dari zona merah. Kalau ijab di KUA boleh, dengan catatan tanpa dilanjutkan dengan pesta hajatan,” tandas dia.

Dirinya menjelaskan, larangan sendiri nantinya tidak akan dibatasi oleh waktu berakhir. Namun pihaknya akan lebih melihat kondisi dan dinamika di lapangan.

“Tidak ada sampai kapannya, yang jelas sampai kondisi membaik,” tandas dia.

Kebijakan ini juga melihat dari masih banyaknya hasil swab yang masih dalam proses pemeriksaan. Selain hajatan, pihaknya juga melarang kegiatan pembelajaran tatap muka maupun wisuda.

“Melihat kondisi seperti saat ini, sebaiknya ditunda dulu. Rasulan juga jangan ada hiburan dulu,” ujar dia.

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Respon (1)

  1. Setelah sy baca dri atas smpai ahkir yg di prmasalahkan hajatan dan rasulan….bagaimana dengan pariwisata….justru itu bnyak orang dtang dri luar daerah…..mnggo di prtimbangjan…nwun

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: