u6Dacb.md.jpg

Tak Mendapatkan Subsidi Gaji, SPSI Gunungkidul Minta Pemerintah Kaji Ulang

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Pemerintah pusat akan memberikan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta untuk wilayah level 4. Namun begitu, di Kabupaten Gunungkidul masuk kriteria level 3, sehingga kemungkinan tidak mendapatkan bantuan tersebut. Menanggapi hal itu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gunungkidul pun angkat suara. Pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang atura itu.

Ketua SPSI Gunungkidul, Budiyono mengatakan, pihaknya sudah mendapat pertanyaan dari beberapa karyawan terkait rencana pemerintah tersebut. Padahal dari berita yang dia baca, Gunungkidul tidak mendapatkan karena masuk dalam level 3.

“Kami mendapat ditelpon beberapa pekerja menanyakan rencana pemerintah memberikan subsidi gaji itu. Mereka sudah berharap untuk mendapatkan subsidi itu, karena kondisi saat ini memang cukup berat,” kata Budiyono, Jumat (23/07/2021) kemarin.

Ia menjelaskan, sedikitnya ada 2.000 pekerja yang masuk dalam SPSI. Dari sekian banyak anggota tersebut, kebanyakan masih memiliki gaji dibawah Rp 3,5 juta. Sedangkan unthk upah minimal kabupaten sendiri saat ini di angka Rp 1,7 juta.

“Bahkan masih banyak yang dibawah UMK, seperti sektor pertokoan kecil, dan jasa lainnya,” ucap Budiyono.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah pusat untuk mengkaji lagi keputusan agar semua pekerja bisa mendapatkan subisdi gaji oleh pemerintah. Apalagi Gunungkidul yang sebagian pekerjanya di sektor pariwisata.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan subsidi kepada pekerja di Gunungkidul. Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan dilevel 4,” kata Budiyono.

Sebagai informasi, Pemerintah akan memberikan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta untuk para pekerja yang wilayah kerjanya berada di daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Namun, tak semua pekerja yang berada di wilayah tersebut akan mendapatkan bantuan subsidi upah itu. Hanya pekerja yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta yang mendapat bantuan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, jika pekerja di wilayah PPKM level 4 yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah. Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk kriteria level 4 meliputi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: