Solar Langka di Gunungkidul, Begini Penjelasan

  • Bagikan

Gunungkidul,(lensamedia.co)–Kelangkaan solar bersubsidi atau Bio solar yang terjadi di Gunungkidul membuat kelimpungan para pengusaha jasa angkutan, baik barang maupun penumpang. Apalagi pihak SPBU memberikan pembatasan pembelian Bio solar, Rp.150ribu per armada, itupun hanya dilayani di pagi hari.

Pihak SPBU juga mengaku tidak mengerti alasan pemerintah melakukan pembatasan kuota solar bersubsidi. Karena kuota yang diberikan pemerintah saat ini langsung ludes dibeli oleh para pengusaha angkutan umum ataupun angkutan barang.

Minggu pagi(17/10/2021), antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar terjadi di berbagai SPBU di Gunungkidul. Salah satunya di SPBU Sambipitu, Kapanewon Patuk Gunungkidul. SPBU yang terletak di jalur utama Yogya-Wonosari ini otomatis menjadi langganan kendaraan barang dan penumpang yang beroperasi.

“Kami memang sudah tidak lagi melayani solar bersubsidi sejak pukul 07.00 WIB, karena memang tidak ada lagi solar bersubsidi yang dijual menjelang siang,” terang Suharyanto, penjaga SPBU Sambipitu.

Suharyanto mengakui, jika pagi kendaraan solar memang banyak yang mengantri, dan memang ada pembatasan kuota pembelian per armada.

“Ya kalau saya tidak tahu, kenapa pemerintah menetapkan pembatasan pembelian, padahal kalau barangnya ada, ya pasti terbeli,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY, Ariyanto Sukoco justru malah membantah jika ada aturan pembatasan pembelian bio solar di SPBU.

“Pembatasan kuota solar bersubsidi dari pemerintah memang benar, tapi bukan pembatasan pembelian per armada, kemungkinan besar pembatasan ini adalah kebijakan masing-masing SPBU menyusul adanya pengurangan kuota solar bersubsidi dari BPH Migas,” terang Ariyanto

Ariyanto menyebut, saat ini memang ada pengurangan kuota dari BPH Migas di masing-masing SPBU yang jumlahnya berbeda. Menurutnya pengurangan kuota sebenarnya sudah terjadi dalam dua bulan terakhir. Dan jika pihak SPBU menjual melebihi kuota maka pihak SPBU harus menanggung subsidi itu sendiri.

“Subsidi kelebihan penjualan dari kuota yang ditetapkan tidak ditanggung lagi oleh pemerintah, tapi memang ditanggung pihak SPBU, kalau dasar aturannya saya juga tidak tahu,” lanjutnya.

Terkait hal ini, Ariyanto menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan juga PT Pertamina.

“Kami dan PT Pertamina sebenarnya sudah mengajukan penambahan kuota kepada BPH Migas karena kondisi terkini yang makin dinamis,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ariyanto menjelaskan bahwa pengurangan kuota solar bersubsidi diperkirakan karena akibat Pandemi covid19 terjadi penurunan dan adanya Refokusing anggaran. Seiring keadaan sekarang yang mulai membaik, kemungkinan pemerintah melalui BPH Migas tidak mengevaluasi kembali.

“Saat ini, pemerintah harus mengevaluasi kembali, karena dengan penurunan level PPKM mobilitas masyarakat semakin meningkat, roda ekonomi juga mulai membaik, ditandai dengan distribusi barang semakin banyak dan industri sudah mulai berjalan,” pungkasnya.

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: