u6Dacb.md.jpg

Rencana Munculnya OPD Baru Dinilai Terlalu Gemuk

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Pemerintan bersama DPRD Gunungkidul saat ini tengah membahas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Perda No.7/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rencananya, akan muncul dinas baru serta beberapa OPD akan dilebur menjadi satu.

Diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PAN DPRD Gunungkidul, Sugeng Nurmanto, pembahasan kelembagaan baru ini sudah dimulai dengan penyerahan nota pengantar Raperda oleh bupati pada 30 Juni lalu. Sehingga saat ini telah memasuki Pandangan Umum Fraksi.

Diketahui, dalam pembahasan tersebut, rencana terkait OPD baru yakni Dinas Peternakan serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul akan ada peningkatan status yang semula menginduk di Sekretariat Daerah nantinya akan berdiri sendiri.

Dalam rancangan kelembagaan baru terdapat perombakan susunan Organisasi Perangkat Daerah diantaranya Pemkab Gunungkidul berencana mendirikan dinas baru. Hal itu tentu akan berdampak adanya peleburan beberapa dinas menjadi satu.

“Seperti pembahasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM serta perindustrian akan digabung mejadi satu. Rencananya penggabungan ini menjadi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmgrasi,” kata dia.

Selain itu, ada usulan dinas baru yaitu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB. Menurutnya, dalam pembahasan OPD tersebut terlalu gemuk.

“Ada kajian berkaitan dengan perubahan ini. Kami menilai struktur OPD terlalu gemuk,” ucap dia.

Tentunya dengan peleburan dan penggabungan OPD ini akan berdampak pada bertambahnya pembiayaan tunjangan yang nilainya mencapai sekitar Rp 1 miliar.

“Masih akan kami cermati dulu bagaimana kedepannya efektif atau tidak,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Gunungkidul, M Arif Aldian memaparkan, sesuai dengan draf yang ada rencananya ada penambahan OPD baru. Dalam Perda lama hanya ada 46 OPD maka dengan adanya rencana ini akan menjadi 47 OPD. Penambahan ini salah satunya karena kebijakan yang menginginkan BPBD menjadi badan tersendiri.

“Masih kita bahas dulu berkaitan dengan rancangan raperda ini,” ucap Arif Aldian.

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: