Ratusan Lurah di Gunungkidul Geruduk Gedung DPRD

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Ratusan Lurah se Gunungkidul yang tergabung dalam paguyuban Semar, hari ini Rabu(15/12/2021) mengadakan aksi damai dan audensi di kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Aksi ini dilakukan terkait terbitnya Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021. Mereka menuntut agar pemerintah meninjau kembali aturan tentang porsi penggunaan Dana Desa yang dinilai sangat menyulitkan pemerintah Kalurahan dalam penggunaannya

Koordinator Paguyupan Semar, Heri Yuliyanto menyatakan bahwa dengan Perpres tersebut sangat berpotensi menimbulkan problematika di tingkat bawah yaitu Kalurahan, dimana, Lurah dan Pamong dibuat bimbang dan bingung untuk menerapkan aturan tersebut.

“Perpres ini kami rasa menghilangkan roh hak dan kewenangan Pemerintah Kalurahan, dan dikhawatirkan rawan konflik di kalangan masyarakat serta terancam macetnya sejumlah program kegiatan yang telah kami susun,” terang Heri, ditemui di sela acara.

Heri menyebut, ada beberapa point di Perpres tersebut yang saat ini membuat bimbang para lurah serta pamong diantaranya adalah aturan minimal 40 persen dana desa yang diterima digunakan untuk BLT Dana Desa, paling sedikit 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani, serta paling sedikit 8 persen untuk penanganan covid19.

“Dari total Dana Desa, hanya tersisa 32 persen dan itu juga harus digunakan untuk sektor prioritas yang juga sudah diatur oleh peraturan tersebut, ini sangat sulit penerapannya,” lanjut Heri.

Heri melanjutkan, bahwa fakta yang terjadi di lapangan, saat ini masyarakat sudah banyak mendapat program bantuan jenis lain. 40 persen DD yang untuk BLT, kriteria penerima juga harus dipenuhi, hal inilah menurut Heri yang sering menjadi pemicu konflik atau kecemburuan antar masyarakat.

“Bantuan disalurkan apa adanya kita salah, tidak dilaksanakan pun kita lebih salah,” lanjut Hery setengah menggerutu.

Dalam kesempatan yang sama, Suhadi, Lurah Pacarejo, Kapanewon Semanu menyatakan kegelisahan yanga sama, bahkan dia menilai Perpres ini turun di waktu yang tidak tepat.

“Perpres turun saat kami, Pemerintah Kalurahan sudah menyusun APBKal 2022, semua proses sudah dilakukan termasuk dengan penjaringan aspirasi dan musyawarah dengan padukuhan serta lembaga lainnya,” ujar Suhadi.

Dengan telah disusun ABPKal ini, otomatis maka Pemerintah Kalurahan harus melakukan penyesuaian kembali. Dengan itu menurut Suhadi, maka program pemberdayaan serta pembangunan tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Paguyuban Semar berharap, dengan Audensi ini, maka diharapkan DPRD Gunungkidul dapat turut serta membantu Kalurahan menyampaikan aspirasi mereka ke pusat.

“Kami mohon agar Perpres ini dikaji dan direvisi kembali, sehingga dalam penggunaan Dana Desa, Kalurahan tidak kehilangan rohnya mulai dari hak dan kewenangan dalam penggunaan anggaran,” harapnya.

“Kami sudah bisa menangkap poin poin yang disampaiakan, yaitu tentang permohonan revisi Perpres, secepatnya akan kami sampaikan ke Pemerintah pusat,” terang Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntaringsih,

Endah menyatakan, karena ini terkait Perpres yang merupakan ranah pusat dan Presiden, makanya pihaknya hanya bisa mengakomodir dan meneruskan aspirasi ini ke jenjang yang lebih tinggi.

“Hal hal yang telah disampaikan rekan rekan Paguyuban Semar, akan kami sampaikan, terutama bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya,” pungkas Endah.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: