Puluhan Ribu Wisatawan Tercatat Masuk ke Gunungkidul Akhir Pekan Kemarin, Bagaimana Kebijakan Soal Covid?

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Seperti biasa, akhir pekan kemarin sejumlah destinasi wisata dibanjiri puluhan ribu pengunjung. Lantas bagaimana langkah pemerintah dalam mengantisipasi munculnya klaster wisata disaat lonjakan kasus covid-19 di Bumi Handayani melambung?

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Harry Sukmono mengatakan, jumlah kunjungan wisatawan pada Sabtu (12/06/2021) berjumlah 13.221 pengunjung. Sedangkan pada Minggu (13/06/2021) berjumlah 24.452 pengunjung.

“Memang diperlukan pengetatan dan pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di destinasi wisata untuk mencegah munculnya klaster wisata,” ujar Harry Sukmono, Senin (14/06/2021).

Terkait dengan kemungkinan yang terjadi menyikapi lonjakan kasus covid-19 di Gunungkidul pihaknya masih menunggu koordinasi dengan pimpinan. Nantinya, pihak Dispar Gunungkidul akan mengikuti kebijakan yang ditentukan.

“Kalau menutup destinasi kami ikut kebijakan pimpinan,” ucap dia.

Disinggung mengenai adanya sejumlah pedagang di Pantai Dirni yang terkonfirmasi positif, pihaknya mengatakan bahwa mereka bukan tertular dari wisatawan. Melainkan mereka masuk dalam klaster penularan rasulan di wilayah Kalurahan Banjarejo.

“Terkait pedagang Drini yang terkonfirmasi dari kegiatan rasulan yang bersangkutan tentu sudah isolasi dan dalam pemantauan kapanewon serta puskesmas setempat,” jelas Harry.

“Info dari pak panewu yang terkonfirmasi melakukan isolasi mandiri otomatis ya tidak melakukan aktifitas di luar rumah. Kita berharap kondisi ini segera berakhir dan normal kembali,” tutup dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan bahwa kecemburuan terhadap dunia pariwisata di tengah pandemi ini memang wajar terjadi. Salah satunya ialah wacana pelarangan kegiatan masyarakat yang telah membuat sejumlah perdebatan di masyarakat.

“Kalau saya, hajatan boleh tetapi prokes ketat dalam pengawasan gugus tugas masing-masing, selama masyarakat tidak taat maka gugus tugas akan memberikan teguran keras dan sanksi sampai percepatan kegiatan,” tandas Heri.

Ia menambahkan, nantinya jika aturan yang ada tersebut dilanggar maka perlu adanya penindakan. Kendati begitu, dirinya yakin bahwa masyarakat saat ini akan lebih taat terhadap pentingnya penerapan prokes.

“Ada syarat yang harus dipenuhi, kalau dilanggar maka siap dihentikan. Masalahnya di prokes saja,” tukas dia.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: