u6Dacb.md.jpg

Proyek Talut Baron Dilanjutkan Rekanan yang Sama, Wabup : Kenapa Memilih Pemborong dari Papua?

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)– Proyek pembangunan talut Baron yang mangkrak beberapa waktu lalu cukup menyita perhatian banyak pihak. Tak terkecuali Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto.

“Awal saya dengar itu saya panggil tim PPK, sempat saya tanyakan kenapa memilih rekanan dari Papua,” kata Wabup kepada lensamedia.co.

Heri menyayangkan mangkraknya proyek pembangunan talut tersebut. Terlebih terhadap proses lelang yang terjadi.

“Kok bisa, bagaimana analisa teknisnya? Terkait jarak tempuh kalau di Papua rekanannya kan tentu mempengaruhi dalam prosesnya, terus sama pemborongnya saya tanya, saya bilang jangan main-main,” kata dia.

Sementara itu, PPK talut Baron, Handoko mengatakan bahwa atas dasar pertimbangan dari berbagai pihak, PPK memutuskan untuk melanjutkan proyek pengerjaan talut yang sempat mangkrak beberapa waktu lalu. Mengingat Baron sendiri merupakan ikon wisata di Gunungkidul dengan kondisi saat ini yang berantakan akibat mangkraknya proyek.

“Kondisinya berantakan begitu juga membahayakan masyarakat, pengunjung, nelayan. Selain itu kalau dibiarkan akan mangkrak dan gagal kontruksi. Anggaran pemerintah untuk tahun 22 sudah terkunci sehingga untuk menyelesaikan tidak mungkin,” terang Handoko kepada lensamedia.co, beberapa waktu lalu.

Adapun dalam prosesnya, rekanan akan diberikan waktu 30 hari. Jumlah tersebut lebih pendek dari pada yang diminta pihak rekanan yakni selama 45 hari. Namun, dalam masa perpanjangan ini rekanan akan dikenakan denda.

“Sesuai perpres 16 th 18 pasal 56 dan perlem lkpp 12 tahun 21 hal 127, masih dapat diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari dan dikenai Denda 1/1000 per hari kali nilai kontrak sebelum dikenai PPN,” jelas Handoko.

Adapun rekanan sendiri merupakan rekanan yang telah mengerjakan proyek tersebut yakni PT. Hasmah Mattujuh Tujuh dari Papua. Terkait dengan kenapa dipilihnya kontraktor tersebut Handoko irit bicara.

“Itu hak pokja BLP, tinggal terima saja,” kata dia.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, PPK sempat bingung antara ingin melanjutkan kontrak dengan kontraktor tersebut atau putus kontrak. Pasalnya, pengerjaan proyek senilai Rp 2,8 miliar itu tidak selesai sesuai jadwal. Bahkan ketika diberikan waktu tambahan pengerjaan selama 50 hari.

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: