Proses Lelang Tender Proyek di Gunungkidul Tidak Fair

  • Bagikan

Gunungkidul, (lensamedia.co)– Gunungkidul Coruption Watch(GCW) mengkritisi tentang proses lelang tender proyek yang diselenggarakan oleh Pemkab Gunungkidul banyak yang menyalahi aturan dan terindikasi tidak transparan. GCW menilai ada banyak hal yang ganjil dan tidak beres dari proses lelang proyek yang diadakan, karena hampir semua tender akhirnya dimenangkan oleh pemborong pemborong dari luar Gunungkidul, bahkan banyak yang dari luar Jawa.

Hal ini disampaikan oleh Dadang Iskandar, Koordinator GCW Gunungkidul. Kepada media Dadang menyatakan bahwa banyak tender lelang yang selalu diadakan untuk proyek proyek pembangunan berskala besar di Gunungkidul, peserta dari Gunungkidul bisa dipastikan selalu kalah.

“Saya mencium adanya indikasi suap-menyuap antara pihak kontraktor dengan oknum pejabat Pemkab,” ujar Dadang. Kamis(14/10/2021).

Menurut Dadang selama ini banyak proyek di Gunungkidul yang justru selalu dimenangkan oleh kontraktor luar daerah, dia mempertanyakan kenapa pemborong pemborong putra daerah Gunungkidul tidak diutamakan di daerahnya sendiri.

“Saya menduga dalam proses lelang itu pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya,” imbuhnya.

Bahkan menurutnya, dari proses lelang tersebut, perusahaan luar daerah Gunungkidul yang secara persyaratan administrasi tidak lengkap justru malah dimenangkan. sementara banyak perusahaan kontraktor dari Gunungkidul yang sudah memenuhi syarat administrasi justru kalah dalam proses lelang.

“Masalahnya justru disini, selain proses lelang yang tidak fair, proses pengerjaan proyek dari pemenang lelang terkesan asal asalan dan bermasalah, mangkrak, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara,” lanjutnya.

Dadang menyebut, ada dua contoh proyek yang ditangani pemborong luar Gunungkidul yang saat ini bermasalah, yaitu proyek talud pantai Baron, dan pembangunan gedung BPBD di Piyaman.

“Kontraktor asli Gunungkidul itu sebetulnya banyak yang punya kemampuan untuk mengerjakan proyek walaupun skala besar, tapi kenapa tidak pernah diberi kesempatan,” lanjut Dadang lagi.

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Setda Kabupaten Gunungkidul Slamet Supriyadi, saat dimintai tanggapan soal hal ini menyatakan bahwa menurutnya, apa yang dituduhkan GCW tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat, bahkan menyatakan bahwa tudingan tudingan serupa
sudah sering dikatakan.

“Kalau memang tuduhan itu betul kan harus ada buktinya, jadi tidak asal menuding,” terang Slamet.

“Secara statistik dalam proses lelang selama ini faktanya tidak sedikit yang dimenangkan perusahaan kontraktor asal Gunungkidul, jadi tidak benar ada indikasi seperti itu, dalam proses lelang kita selalu taat aturan,” imbuhnya lagi.

Slamet melanjutkan, soal administrasi pemborong yang dikatakan fiktif tetapi bisa lolos dan menang, menurutnya itu tidak mungkin, karena semua proses lelang tender saat ini sudah lewat aplikasi Online.

” Tidak mungkin kalau administrasinya fiktif bisa menang. Apalagi dugaan kongkalikong, saat ini semua Online, jadi perusahaan yang mau ikut lelang harus terdaftar di LPSE dan kami kalau bermain pasti kelihatan,” terangnya panjang lebar.

Soal proyek yang mangkrak yang disebut GCW, Slamet menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak bisa ikut campur dalam hal pengawasan, sehingga jika proyek tersebut bermasalah sudah bukan menjadi ranah BLP lagi.

“Kalau BLP itu pada proses lelangnya, untuk pelaksanaan lapangan sudah menjadi tanggung jawab PPPKnya, terkait proyek mangkrak itukan pokja tidak ikut campur lagi,” kata dia.

Terlepas itu semua, Slamet menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka dan tidak mempermasalahkan terkait adanya tuduhan tersebut.

“Hal seperti ini juga kami perlukan sebagai kontrol masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah,” pungkasnya.

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: