PPKM Level 3 Nasional Nataru Dibatalkan, Dispar Gunungkidul Berharap Akan Ada Banyak Kelonggaran

  • Bagikan

Gunungkidul,(lensamedia.co)–Aturan penerapan PPKM Level 3 Nataru secara nasional akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan angin segar bagi dunia pariwisata. Dinas Pariwisata Gunungkidul berharap akan ada banyak kelonggaran untuk aturan tentang kunjungan wisatawan di liburan akhir tahun.

“Kami berharap, ada aturan yang longgar untuk libur Nataru, sehingga kami bisa berusaha mengejar target PAD dari sektor Pariwisata,” terang Harry Sukmono, Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Rabu(8/12/2021).

Harry juga menyebut, untuk pembatasan mobilitas masyarakat di akhir tahun agar di longgarkan, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Termasuk aturan ganjil genap yang diharapkan bisa dihapus, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan.

“Juga soal pembatasan jumlah kapasitas pengunjung, yang selama ini hanya 25 persen kapasitas bisa ditambah, sokur bisa 75 persen,” imbuhnya.

Disinggung soal target PAD, Harry menyebut bahwa pihaknya pesimis akan bisa menggapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Waktunya tinggal 20 hari, kami baru bisa mengumpulkan 10,2 milyar, sementara targetnya 12 Milyar,” ujarnya.

Pihaknya mengaku berat untuk menggapai target PAD 2021, meskipun angka 12 Milyar ini sudah diturunkan dua kali karena dampak Pandemi dan penerapan PPKM.

“Do’akan saja bisa mendekati target, tergantung besok aturannya seperti apa, ini yang mempengaruhi jumlah kunjungan,” lanjutnya lagi.

Harry menambahkan, apapun nanti aturan yang akan diterapkan, pihaknya tetap akan memperlakukan Prokes ketat di setiap obyek wisata. Dia juga menyebut, saat ini tempat wisata di Gunungkidul telah siap dengan segala aturan terkait, mulai dari CHSE sampai aplikasi PeduliLindungi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Drajat Ruswandono menambahkan pihaknya masih menunggu petunjuk tehnis pelaksanaan PPKM akhir tahun. Karena semua kebijakan yang akan mereka ambil juga tidak lepas dari Juknis tersebut.

“Kami tetap akan mengakomodir kepentingan pelaku usaha, tapi yang paling penting Prokes tetap harus dijaga. Kita tunggu Juknisnya dari atas,”ujar Drajat singkat.

lensamedia
Penulis: Edi Padmo
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: