u6Dacb.md.jpg

Peran Monumental Pemuda Kabupaten Gunungkidul Dalam Mengawal Kebijakan Bupati Sunaryanta

  • Bagikan

Wonosari, (lensamedia.co)– Seolah belum bisa beranjak dari pro dan kontra Kebijakan yang diambil oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul Sunaryanta mengenai rencana pemisahan Dinas Pemuda dan Olahraga dari Dinas Pendidikan, gagasan tersebut tertuang dalam Rancangan Perda Kabupaten Gunungkidul mengenai Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang kemudian rancangan tersebut diajukan untuk memperoleh persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul.

Sebagaimana kita ketahui bersama pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut berjalan cukup alot dan banyak diwarnai perbedaan pandangan, sejak pembahasan di fraksi-fraksi hingga berujung pada walk outnya beberapa fraksi pada saat pengambilan keputusan ketika berlangsungnya rapat paripurna. Adapun fraksi yang mengambil sikap politik untuk mendukung usulan raperda antara lain Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Golkar, sedangkan Fraksi yang mengambil sikap untuk walk out diantaranya Fraksi PDIP, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Berdasarkan jumlah fraksi yang ada maka telah cukup untuk mengambil suatu keputusan untuk mengesahka raperda tersebut menjadi peraturan daerah.

Dilihat secara historis dalam perjalanannya proses pengesahan raperda yang hari ini telah resmi menjadi peraturan daerah, dimana salah satu muatanya mengatur mengenai memisahkan antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pendidikan bukan merupakan sekedar produk Pemerintah dalam artian secara luas yaitu (Eksekutif dan Legislatif) saja, melainkan adanya keterlibatan peran serta pemuda-pemuda Kabupaten Gunungkidul yang terhimpun di dalam DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gunungkidul. Peran serta tersebut diwujudkan dalam kegiatan poling dengan mengambil sampel secara acak (random sampling) kepada element masyarakat kabupaten gunungkidul yang kemudian dari 154 responden 87 % memandang perlunya pemisahan antara dinas pendidikan dengan dinas pemuda dan olahraga.

Kemudian tidak berhenti disitu saja, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gunungkidul dibawah kepemimpinan Bung Heri Santoso, S.Pd.I juga mengadakan diskusi publik secara daring dengan melibatkan sejumlah tokoh politik, unsur pemerintah kabupaten gunungkidul, unsur organisasi kepemudaan dan pelaku olahraga seluruh kabupaten gunungkidul yang pada kesempatan tersebut berkesimpulan pada pentingnya pembentukan dinas baru yaitu dinas pemuda dan olahraga.

Lalu mengenai pembahasan isu beban anggaran APBD terhadap pembentukan dinas baru tersebut sesuai kajian dari eksekutif yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwasanya setelah dilakukan kajian secara mendalam kebutuhan dana secara riel untuk pembentukan dinas pemuda dan olahraga kurang lebih diangka Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), justru terdapat keuntungan ketika dibentuknya dinas sesuai dengan nomenklatur pemerintah pusat dengan alasan bahwa memiliki peluang dalam mengakses dana alokasi khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sehingga tidak berlebihan apabila pemuda-pemuda kabupaten gunungkidul dalam hal ini DPD KNPI Kabupaten Gunungkidul mengambil bagian dalam momentum mengawal kebijakan pemeritah dalam memperjuangkan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gunungkidul.

Terkait soal narasi-narasi penolakan terhadap produk peraturan daerah ini dengan mendalihkan bahwa kepentingan penanggulangan covid-19 haruslah diutamakan, di dalam iklim negara demokrasi haruslah di hargai sebagaimana Pasal 28 konstitusi kita mengatur mengenai pengakuan hak politik, dimana kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin dengan undang-undang.

Namun demikian perlu untuk diketahui, Bupati sebagai Kepala Daerah selain fokus pada penanggulangan wabah covid-19 juga berkewajiban dalam menyusun program-program strategis dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi diakibatkan wabah covid-19 sesuai apa yang menjadi janji-janji politiknya dahulu, yang telah tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pada intinya memandang bahwa pembangunan pemuda yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah penting dan strategis.

Sudah seharusnya pemuda hari ini berperan aktif sebagai wujud kekuatan kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek, termasuk dalam menyadarkan pemerintah daerah mengenai tugas dan wewenang dan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sebagaimana amanat Pasal 10 j.o. Pasal 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dengan dibentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai OPD baru, adalah momentum bagi pemuda-pemuda sebagai bagian dari rakyat kabupaten gunungkidul untuk secara gotong-royong mengisi dan mengawal agar Dinas Pemuda dan Olahraga dapat bekerja sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Artikel ditulis oleh :
Darma Tyas Utomo, SH,MH, CME

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: