u6Dacb.md.jpg

PAN Gunungkidul Dorong Pemkab Perkuat Jaring Pengaman Sosial

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Fraksi PAN DPRD Gunungkidul mendorong Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperkuat Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hal ini dilakukan untuk mencover warga miskin yang tercecer dari bantuan pemerintah baik di tingkat pusat maupun provinsi.

Diungkapkan oleh Ketua Komisi D, DPRD Gunungkidul, Supriyadi bahwa JPS ini diperlukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penanganan covid-19. Sebab pandemi covid-19 ini memberikan dampak pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

“Pandemi berdampak pada banyaknya pengangguran karena PHK, banyak yang dirumahkan juga. Usaha kecil juga terdampak. Jaring pengaman sosial ini harus dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi,” kata Supriyadi usai Diskusi Publik dalam rangka HUT PAN ke-23, Sabtu (29/08/2021) kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk membuat Perbup terkait dengan JPS. Hal tersebut sangat memungkinkan jika anggaran yang digunakan menggunakan dana dari Belanja Tak Terduga (BTT).

“Nanti anggarannya berada di pos Belanja Tak Terduga (BTT). Dan ini akan segera kita tindaklanjuti karena saat ini baru proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pada intinya HUT PAN ini menjadi semangat kami memperjuangkan hal itu,” jelas dia.

“Sesuai judul diskusi penanganan kemiskinan dimasa pandemi melalui JPS, kita padukan nantinya literasi dan referennsi dari wilayah lain. Mudah – mudahan bisa kita padukan dan diakomodir sebagai materi untuk Kabupaten Gunungkidul membuat JPS yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanta yang datang sebagai narasumber mengatakan jika dampak pandemi covid19 ini sangat luas. Angka pengangguran dan kemiskinan di Gunungkidul kembali meningkat selama pandemi terjadi, berbagai program untuk mengangkat perekonomian telah mulai direalisasikan. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pendapatan dan perkerjaan.

Data yang ada, tingkat kemiskinan di Gunungkidul yang mulanya di tahun 2019 sudah turun menjadi 16,61 persen pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,07 persen. Disamping itu juga berkaitan dengan angka pengangguran yang meningkat.

“Program-program untuk kesehatan, JPS dan peningkatan ekonomi masyarakat sudah berjalan baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten,” Sri Suhartanta.

Terpisah Ketua DPD PAN Gunungkidul Arif Setyadi mengapresiasi kepada Fraksi PAN yang berinisiatif mengadakan diskusi publik dengan tema Sistem Penanganan Kemiskinan Dimasa Pandemi Melalui Jaring Pengaman Sosial. Dengan dilaksanakan diskusi publik ini disebut Arif dapat meningkatkan kapasitas dan kemanfaatkan bagi peserta diskusi.

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: