Menunggak Pajak 9,4 Milyar, Aset Seorang Pengusaha Di Gunungkidul Disita Kantor Pajak

  • Bagikan

Gunungkidul, (lensamedia.co)– Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonosari, melakukan eksekusi penyitaan atas aset wajib pajak berinisial S, warga Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul. Eksekusi dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara(JSPN) pada hari ini Rabu (17/11/2021).

S adalah seorang pengusaha asal Gunungkidul. Tunggakan pajak milik S terakumulasi dari tahun 2015, dengan nilai sebesar 9,4 Milyar.

“Yang disita hari ini ada 3 buah aset tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan di kawasan Kalurahan Baleharjo,” terang Kepala KPP Wonosari, Gunungkidul, Veronica Heryanti, Rabu (17/11/2021).

Heryanti menyebut bahwa S memiliki tagihan pajak senilai 9,4 Milyar, terakumulasi dari tahun 2015. Hutang pajak sebesar itu terdiri dari pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Untuk aset yang kami sita tadi nilainya sekitar 5 milyar,” lanjutnya.

Veronica melanjutkan, bahwa tindakan penyitaan ini sudah melalui tahapan dan prosedural sesuai aturan Undang Undang yang berlaku. Kendati dia tidak memungkiri bahwa pada masa Pandemi, memang banyak pengusaha yang bangkrut atau sepi usahanya.

“Proses penyitaan ini sudah sesuai prosedur yang berlaku yaitu diantaranya penagihan aktif sudah dilakukan setelah jatuh tempo Surat Ketetapan Pajak (SKP),” imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Yoyok Satiotomo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY. Yoyok yang ikut dalam proses eksekusi ini mengatakan bahwa S memiliki utang pajak sesuai hasil Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2019 atas Tahun Pajak 2015 dan 2016.

Ia juga menyebut, bahwa tindakan yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur, dan mengacu pada UU No 19 tahun 2000.

“Ketika Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajibannya setelah turunnya SKP, maka tahapan selanjutnya yang kami lakukan yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, Surat pemberitahuan Melakukan Penyitaan dan dilanjutkan eksekusi sita,” terang Yoyok.

Saat disinggung soal kelesuan ekonomi akibat Pandemi yang umum dihadapi oleh para pengusaha, Yoyok menyebut bahwa pihaknya juga sudah menempuh jalan persuasif dan konseling bagi para penunggak pajak.

“Selama Pandemi kami juga sudah sediakan insentif bagi pajak penghasilan (Pph) pasal 21, bagi pegawai dan pengusaha,” terangnya.

Ketegasan memang harus dilakukan karena menurut Yoyok, pihaknya juga dikejar untuk bisa mencapai target penerimaan negara dari pemasukan pajak.

“Dalam tindakan ini, kami juga tidak arogan, sehingga penunggak juga koorperatif, kami berusaha untuk menegakkan aturan,” imbuhnya.

Menurut Yoyok, setelah penyitaan aset dilaksanakan, penunggak nasih diberi kesempatan untuk menjual asetnya dan melunasi tunggakan pajaknya.

“Sampai batas waktu yang ditentukan, jika memang belum bisa melunasi, ya terpaksa aset kami lelang,” pungkas Yoyok. (Ep)

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: