Menuai Banyak Protes Terkait Afirmasi, Pengumuman Kelulusan PPPK Diundur Secara Nasional

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Seleksi tahap pertama penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) telah dilaksanakan secara nasional. Kuota terbanyak dari seleksi ini adalah untuk para guru honorer di seluruh Indonesia. Hasilnya banyak peserta yang merasakan ketidak adilan aturan dalam proses seleksi ini, terkait aturan Afirmasi.

Lewat PGRI dan forum yang mewadahi para guru honorer ini, akhirnya mereka mengajukan keluhan/protes terhadap Panitia Seleksi Nasional(Panselnas), dan karena protes ini berhembus keras dari seluruh wilayah Indonesia, maka Panselnas memutuskan menunda pengumuman hasil seleksi.

Hal yang paling dikeluhkan oleh para peserta seleksi adalah terkait aturan penambahan nilai (Afirmasi). Aturan ini membuat banyak peserta yang tidak mendapatkan Afirmasi berguguran di seleksi tahab pertama.

Keluhan tentang ketidakadilan ini juga disampaikan Aris Wijayanto, koordinator Forum Honorer Sekolah Negeri(FHSN) Gunungkidul. Aris menyampaikan bahwa angka kelulusan bagi peserta di Gunungkidul sangat rendah.

“Pengumuman hasil seleksi secara nasional tahap pertama memang ditunda, hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan yang disampaikan forum forum guru honorer dari seluruh Indonesia, terkait ketidakadilan dalam hal afirmasi,” terang Aris, saat dihubungi Lensamedia, Minggu(26/9/2021)

Aris melanjutkan, pasca seleksi tahab pertama pihaknya melakukan survey kelulusan bagi peserta ujian di Gunungkidul, dan hasilnya memang jauh dari harapan.

“Dari survey kami terhadap 615 peserta yang ikut seleksi, hanya 10,4 persen yang lulus dengan nilai murni, 28 persen lulus dengan penambahan Afirmasi, dan 61,6 persen dinyatakan belum lulus,” imbuhnya.

Menurut Aris, forum forum guru honorer di seluruh Indonesia segera melakukan komunikasi pasca seleksi, dan rata rata hasil seleksi di seluruh daerah di Indonesia sama. Mereka juga mengeluhkan tentang ketidak adilan aturan terkait afirmasi, sehingga mereka sepakat untuk mengajukan surat resmi permohonan kepada Panselnas dan Kemendikbud untuk mengkaji ulang aturan Afirmasi ini.

Ketidakadilan aturan Afirmasi ini, menurut mereka sangat terlihat pada aturan penambahan nilai 100 persen kepada guru yang sudah mendapatkan Sertifikat Pendidik(Serdik), karena dengan penambahan nilai 100 persen ini, maka guru bersertifikasi otomatis akan lolos.

Afirmasi juga diberikan untuk peserta dengan usia diatas 35 tahun, sebanyak 15 persen, Disabilitas dan K2 sebanyak 10 persen.

Ketimpangan terletak pada aturan yang tidak mempertimbangkan lamanya masa kerja, karena banyak yang usianya diatas 35 tahun, tapi masih mempunyai masa kerja dibawah 5 tahun, dan tidak sedikit yang usianya dibawah 35, tapi mempunyai masa kerja diatas 10 tahun.

“Seharusnya, pemerintah juga memberikan Afirmasi untuk lama masa kerja, jadi guru guru honorer yang sudah mengabdi lama merasa dihargai,” imbuh Aris.

Aris menambahi, FHSN Gunungkidul sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan aspirasi ini, diantaranya berkomunikasi dengan PGRI dan Disdikpora Gunungkidul, dan sudah bertemu langsung dengan anggota Komisi X DPR RI, Esti Wijayanti.

“Harapan kami, nilai Afirmasi ini juga diberikan kepada guru honorer berdasar pertimbangan lama masa kerja, sehingga pengabdian mereka yang sudah berpuluh tahun dihargai oleh pemerintah,” pungkas Aris.

Sementara itu, pada rapat kerja Mendikbudristek dengan Komisi X DPR RI, Kamis(23/9/2021), Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim menyatakan bahwa dari sekitar 600 ribu guru honorer seluruh Indonesia yang mengikuti seleksi, yang dinyatakan lulus di tahab pertama sekitar 100 ribu peserta. Nadiem Makarim juga berjanji untuk mengkaji ulang terkait kebijakan Afirmasi pada proses seleksi PPPK, terutama untuk para guru Honorer.

Sementara itu, Plt Kepala BKPPD Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan, tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK. Sebab seleksi memang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Itu yang pegang langsung kementerian pendidikan langsung mas, prosesnya agak panjang PPPK guru. Karena test pertama yang di atas pasing grade kurang dr 1%, jadi diulangi test kedua,” ucap Kelik.

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: