Masih Jabat Sekdin DLH, JCW Desak Sunaryanta Nonaktifkan Tersangka Kasus Korupsi RSUD Wonosari

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)– Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharudin Kamba mendesak Bupati Gunungkidul, Sunaryanta untuk menonaktifkan Aris Suryanto yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Karena Aris merupakan salah satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi RSUD Wonosari yang merugikan negara Rp 470 juta.

Kamba kepada awak media mengatakan, dari informasi yang ia terima, sampai dengan saat ini berkas kasus dugaan korupsi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada RSUD Wonosari masih mandeg ditangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY. Bahkan dua orang tersangka yakni masing-masing mantan Direktur RSUD Wonosari Isti Indiani dan Mantan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari, Aris Suryanto tidak dilakukan penahanan.

“Berdasarkan informasi masyarakat bahwa Aris Suryanto saat ini justru menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY. Sungguh ironis, kata Baharudin Kamba.

Atas hal itu, dirinya meminta kepada kepada Bupati Gunungkidul Sunaryanta untuk dapat menonaktifkan Aris Suryanto (saat ini menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemda Gunungkidul). Penonaktifan ini penting dilakukan agar yang bersangkutan fokus pada kasus hukum yang sedang dijalani.

“Dengan dinonaktifkan maka pejabat yang bersangkutan akan mempermudah proses hukum (pemeriksaan) lebih baik tanpa adanya intervensi. Jangan sampai tersangka kasus korupsi mempunyai jabatan dan kekuasaan sehingga mampu menghilangkan alat bukti termasuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Kamba.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga mendororong Kejati DIY agar dalam waktu yang tidak lama dapat melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta dan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Hal ini memurutnya menjadi penting guna menjunjung tinggi asas equality before the law (kesamaan dihadapan hukum).

“Selain itu kasus ini juga terbilang sudah cukup lama penanganan proses hukumnya. Artinya cukup lamban penanganannya,” ketus dia.

Tak hanya itu, JCW juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat melakukan supervisi terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejati DIY. Supervisi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres ini merupakan amanat UU KPK yang merinci tentang kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK. Pada pasal 3 disebutkan, supervisi dilakukan dalam bentuk pengawasan, penelitian atau pengelolaan. Bahkan KPK dapat mengambilalih perkara korupsi yang ditantangi oleh Polri maupun Kejaksaan.

“Dalam waktu yang tidak lama kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada KPK agar dapat melakukan suprevisi atas kasus dugaan korupsi di RSUD Wonosari ini,” ungkap dia.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: