Korupsi Dana Desa Tinggi, Dinas Akan Merumuskan Kembali Mekanisme Pengawasan

  • Bagikan

Gunungkidul, (lensamedia.co)– Ditangkapnya seorang staf perangkat Kalurahan Getas, Kapanewon Playen yang berinisial DH, menambah panjang daftar perangkat Kalurahan yang terbelit masalah korupsi dana desa.

DH sendiri diamankan petugas beberapa waktu lalu, karena disinyalir tersangka berpotensi untuk melarikan diri. Saat ini DH meringkuk dalam tahanan Lapas kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dengan status tahanan titipan, karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan berpotensi ditetapkannya tersangka yang lain.

Kepala seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Andi Nugraha menyatakan, bahwa sebenarnya penetapan DH sebagai tersangka sudah dilakukan beberapa waktu lalu, namun tersangka memang tidak ditahan.

“Keputusan berubah saat kami mensinyalir, tersangka berpotensi melarikan diri ke luar daerah, sehingga segera kami amankan,” terang Andy, Kamis(4/10/2021).

Andy melanjutkan, bahwa penyelewengan penggunaan dana desa di Kalurahan Getas, bermodus proyek fiktif, dan berpotensi merugikan negara senilai sekitar 600 juta.

“Kasus ini masih kami dalami, termasuk jumlah total kerugian, kami masih menunggu hitungan dari Inspektorat daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Kriswantoro mengakui bahwa tahun ini banyak perangkat desa atau lurah yang tersandung kasus korupsi. Dia mengaku, karena dijabatan ini masih terbilang baru, maka masih mempelajari penyebab atau faktor yang menyebabkannya.

“Saya masih baru memangku jabatan ini, tapi ke depan kami akan berupaya meningkatkan pembinaan dan pengawasaan dalam pengelolaan dana desa. Salah satunya dengan merumuskan kembali mekanisme pengawasan,” kata Kriswantoro, Jumat (4/10/2021).

Kriswantoro menyebut bahwa dengan dukungan pihak pihak terkait, pihaknya yakin ke depan bisa meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Diketahui bahwa, selain staf bendahara Getas, kasus penyalahgunaan dana desa juga dilakukan oleh Lurah Karangawen, Lurah Baleharjo, dan Lurah Serut., ketiganya saat ini sudah menerima vonis dari hakim.

“Untuk status Lurah Serut dan Lurah Baleharjo sudah diberhentikan permanen, sedangkan Lurah Karangawen saat ini masih berstatus pemberhentian sementara, karena kasusnya masih dalam proses peradilan,” pungkas Kriswantoro. (EP)

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: