Isu Dugaan Pemotongan Uang SPPD THL Hingga 40 Persen Selimuti Dinas Perdagangan

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)–Kabar tidak sedap menerpa salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berkaitan dengan isu dugaan pemotongan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterima Tenaga Harian Lepas (THL).

Informasi yang berhasil dihimpun, THL di Dinas Perdagangan mendapatkan hak berupa uang  atas perjalanan dinas yang mereka ikuti sebelumnya. Saat diberikan via transfer, terdapat salah seorang THL yang merasa keberatan dengan uang saku yang diberikan.

Pasalnya setelah uang masuk ke rekeningnya, ia harus mengembalikan 40 persen dari jumlah yang telah diterimakan tersebut. Pada saat itu, yang bersangkutan telah menyampaikan keberatan dan mendapat klarifikasi dari dinas.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Gunungkidul, Kelik Yuniantoro mengatakan dirinya telah meminta klarifikasi sejumlah pihak yang ada di dinasnya. Adapun, uang saku untuk perjalanan dinas ini perharinya sebesar 70 ribu rupiah untuk dalam kota (kabupaten) dan 90 ribu untuk provinsi. Setiap bulannya tidak menentu, biasanya 3 sampai 4 kali perjalanan.

Berkaitan dengan pemotongan 40 persen ini dari hasil klarifikasi yang dilakukan, digunakan untuk makan dan minum bersama-sama. Sedangkan yang 60 persen lah yang diterimakan terhadap yang bersangkutan.

“40 persen itu digunakan untuk makan dan minum selama mereka menjalankan tugas. Kemudian sisanya nantinya akan dikembalikan lagi sesuai akumulasi diakhir,” kata Kelik Yuniantoro.

Kelik menambahkan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan, uang yang dikembalikan tersebut tidak digunakan secara pribadi oleh kepala bidang maupun kepala seksi.

“Uangnya tidak digunakan secara pribadi oleh Kabid dan Kasi,” kata kelik.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan inspektorat daerah. Sehingga nantinya jika memang ada penyimpangan dapat segera diketahui dan tindak lanjut apa yang tepat untuk diterapkan.

“Jika pun ada temuan prosesnya kita serahkan ke inspektorat yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah kedepannya,” pungkas Kelik.

lensamedia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: