Gedung Sekolah Tergusur JJLS, Siswa SD N 2 Tepus Terpaksa Belajar di Balai Dusun

  • Bagikan

Tepus,(lensamedia.co)–Nasib kurang beruntung dialami oleh para siswa SD N 2 Tepus. Di saat siswa siswa yang lain bergembira menyambut PTM di ruang kelas sekolah, para siswa ini harus belajar PTM di gedung Balai Dusun yang tentu fasilitas belajar mengajarnya minim.

Gedung sekolah SD N 2 Tepus yang berlokasi di Padukuhan Blekonang 1, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Gunungkidul memang terkena gusuran pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan(JJLS). Sekitar tiga minggu yang lalu, gedung SD ini sudah mulai di robohkan oleh pemborong jalan.

Ironisnya, kendati ganti rugi gedung sekolah sudah cair sekitar dua tahun yang lalu, Dinas tak juga membangunkan gedung baru. Bahkan sampai surat pemberitahuan eksekusi gedung sudah turun sejak sekitar 4 bulan yang lalu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) belum juga mengambil langkah untuk nasib SD N 2 Tepus.

Akibatnya, murid murid SD yang berjumlah 37 siswa, saat ini harus belajar di 2 gedung Balai Dusun, yaitu Blekonang 1 dan Blekonang 2.

Komite Sekolah SD N Tepus 2 Supriyadi menyatakan, bahwa pihaknya mengaku kaget, bahwa sekitar tiga minggu lalu, tanpa konfirmasi terlebih dulu, Dinas menyatakan bahwa gedung sekolah akan dirobohkan.

“Kami juga kaget, tidak ada pemberitahuan lebih dulu bahwa gedung akan dirobohkan, padahal masih difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar, hari itu juga listrik dicabut dari sekolah,” terang Supriyadi,Selasa(19/10/2021).

Supriyadi sangat menyayangkan tindakan ini, karena selama ini tidak ada pemberitahuan dari Dinas, sehingga pihak sekolah tidak mempunyai persiapan untuk menghadapi PTM yang harus mulai di berlakukan.

“Waktu itu, kami minta penundaan kepada pemborong, dan dikasih waktu dua minggu, sehingga kami bisa mengangkut alat alat belajar mengajar yang penting, seperti komputer, dokumen, meja tulis, arsip dan buku buku perpustakaan,”lanjutnya.

Supriyadi melanjutkan, setelah berembuk dengan pihak Padukuhan, alat alat belajar tersebut kemudian dipindahkan ke dua Balai Padukuhan yaitu Blekonang 1 dan 2. Dan akhirnya karena PTM sudah dimulai maka kegiatan belajar mengajar dilangsungkan di gedung balai padukuhan.

“Sekali lagi, kami sebagai komite sangat menyayangkan kejadian ini, harusnya kan ada koordinasi terlebih dulu, kalau seperti ini, siswa siswa yang akhirnya harus dikorbankan,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Sugiran, yang juga salah seorang anggota komite sekolah. Sugiran menyatakan bahwa ada informasi bahwa Dikpora memang mempunyai program meregrouping sekolah tersebut.

“Wacana itu muncul sejak tahun 2014 lalu, dan kami merasa keberatan dikarenakan tujuan sekolah yang baru, jarak tempuhnya 4 kilometer, paling dekat di SD Tepus 4 yang terletak di Padukuhan Gembuk, dan ini tentu akan menyulitkan para siswa,” ujar Sugiran.

Menurut Sugiran, keberatan itu diutarakan oleh seluruh wali siswa karena banyak petimbangan, diantaranya jarak yang jauh dan permasalahan ekonomi para orang tua siswa.

“Banyak siswa yang hanya tinggal dengan kakek dan neneknya, sementara orang tuanya merantau bekerja, kalau yang punya motor tentu bisa mengantar, lha kalau yang sudah tua tua bagiamana, masak mau digendong, sementara jika siswa harus jalan kaki atau bersepeda, dengan jarak begitu dan medan jalan naik turun, apa tidak kasihan,” beber Sugiran panjang lebar.

Sugiran juga menyatakan, pihak sekolah menduga, bahwa Dinas memang sengaja tidak segera membuatkan gedung baru sebagai pengganti lantaran program regrouping SD N Tepus 2 akan direalisasikan.

Dengan berlangsungnya PTM di gedung balai padukuhan, tentu proses belajar mengajar tidak optimal, wali siswa yang saat ini juga belum tahu nasib anak – anaknya ke depan. Mereka tetap meminta agar rencana Dinas meregrouping SD N Tepus 2 dibatalkan.

Jumlah siswa yang belajar di SD N 2 Tepus, saat ini sebanyak 37 siswa yang berasal dari 5 padukuhan, yaitu Blekonang 1, Blekonang 2, Blekonang 3, Trosari 1 dan Trosari 2. Karena ketidak jelasan nasib sekolah, maka tahun ajaran kemarin, wali murid ragu untuk mendaftarkan anaknya, sementara guru juga tidak berani untuk membuka pendaftaran. Akibatnya saat ini murid kelas satu kosong.

“Dengan segala pertimbangan, kami memohon agar Regrouping dibatalkan, dan Dinas segera membuatkan gedung baru agar para siswa yang menuntut ilmu dengan sungguh sungguh ini bisa dapat belajar dengan layak,”harap Sugiran.

Dalam waktu dekat perwakilan wali siswa akan mengadu ke DPRD Kabupaten Gunungkidul terkait polemik yang mereka alami. Mereka berharap para wakil rakyat dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat khususnya wali siswa.

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: