u6Dacb.md.jpg

GCW Sebut Banyak Intervensi dalam Rotasi Mutasi Jabatan, Sekda Gunungkidul : Itu Omong Kosong

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)– Ketua LSM Gunungkidul Corruption Watch (GCW), Dadang Iskandar menuding adanya intervensi dari partai politik (parpol) pengusung terhadap rotasi jabatan tinggi pratama atau eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, ia juga menyebut bahwa banyak pejabat “titipan” nantinya bakal mengisi kursi jabatan baru.

“Saya dapat informasi kalau ketua parpol pengusung Sunaryanta Heri Suaanto ikut dalam rapat Baperjakat (Badan Pertimbagan Jabatan dan Kepangkatan). Informasi saya ini valid dari orang dalam yang ikut rapat,” kata Dadang, Rabu (25/08/2021) sembari menyebut Ketua DPD Golkar Gunungkidul Heri Nugroho dan Ketua DPC PKB Gunungkidul, Sutiyo.

Dadang menduga, kedatangan dua pimpinan partai itu untuk ikut mengolah susunan pejabat di lingkup Pemkab Gunungkidul. Hal ini menurutnya bisa menjadi bibit KKN di era pemerintahan Sunaryanta.

“Jangan sampai ada politik balas budi, mereka yang memiliki kedekatan khusus mendapatkan jabatan di dinas basah. Sedangkan pejabat yang tidak berpihak akan dikotakkan,” jelas dia.

Kendati begitu, Dadang enggan menyebut nama informan yang menyampaikan keluhan itu. Akan tetapi, ia mengakui apa yang disampaikan ini merupakan “order” dari pihak tertentu

“Ya ada yang cerita sama saya, kabar ini juga membuat gaduh,” aku dia.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Baperjakat yang merupakan Sekda Gunungkidul, Drajat Ruswandono menampik tudingan tersebut. Menurutnya, kabar yang beredar diatas merupakan omong kosong semata.

“Kabar itu tidak benar, bisa dikatakan omong kosong. Karena dalam mutasi rotasi jabatan ini ada mekanisme yang dilalui. Mereka diusulkan dari OPD kemudian kita lihat dan kita nilai di Baperjakat sebelum nantinya diputuskan oleh Bupati, kewenangan sepenuhnya ada di Bupati,” kata Drajat.

Dirinya pun berani bertaruh jabatannya jika memang dirinya terbukti bermain di dalam rotasi mutasi jabatan ini. Menurutnya, apa yang telah dibangun selama ini di Gunungkidul adalah sistem yang bersih dan jauh dari KKN.

“Saya pastikan tidak ada (permainan), keputusan nanti kan di Bupati. Saya selama ini melihat di Gunungkidul itu tidak ada jual beli jabatan. Saya berani pertaruhkan jabatan saya,” kata dia.

Dirinya juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan rotasi mutasi jabatan ini tidak ada intervensi dari pihak luar. Menurutnya, isu yang digoreng seperti saat ini merupakan hal wajar dalam masa pemerintahan baru.

“Wajar ada yang sengaja menggoreng di era jabatan Bupati dan Wakil Bupati baru. Tapi saya tegaskan, bahwa apa yang beredar itu tidak benar,” kata Drajat.

Terkait dengan penataan pejabat sendiri, nama-nama telah disodorkan ke Kemendagri sejak akhir Juli lalu. Sehingga nama tersebut tidak bisa berubah meski ada isu ataupun kegaduhan yang terjadi.

“Tinggal menunggu nanti kapan pak Bupati akan melantik. Memang prosesnya lama di pusat karena PPKM ini,” kata dia.

Menanggapi hal tudingan tersebut, Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho juga menyampaikan bahwa tudingan dirinya ikut rapat dalam Baperjakat itu hanyalah omong kosong semata. Dirinya mengaku tidak pernah ikut intervensi dalam pengisian jabatan.

“Tudingan ikut rapat baperjakat dan intervensi itu omong kosong. Golkar baik-baik saja dan profesional kok,” kata Heri.

Dirinya juga menyampaikan bahwa para pejabat tidak perlu resah dengan adanya kabar miring ini. Ia mengatakan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak perlu dirisaukan.

“Bekerjalah sebagai pelayan masyarakat sesuai tanggung jawabnya, kami Golkar baik-baik saja. Jadilah orangnya Bupati yang sekarang memimpin Gunungkidul untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. mboten sah kasak kesana kusuk kesini. Jabatan adalah amanah bukan hadiah atau musibah,” beber Heri.

Menurutnya, dalam penataan pejabat ini telag melewati mekanisme yang benar. Sehingga kasak kusuk tersebut hanyalah isu yang sengaja digoreng semata.

“Penataan pejabat ada mekanisme, ada yang menata, ada aturan. Semua ada di Bupati. Kalau kemudian partai pengusung diundang, diajak diskusi tentang ini, salahnya dimana? Kami sangat paham aturan, bahwa ada Baperjakat, ada prerogratif Bupati dan sebagainya. Walau Golkar ini pemenang pilkada, percayalah dalam penataan pejabat ini tidak seperti tudingan itu, kami hanya memberikan saran masukan agar pejabat sebagai pelayan masyarakat bukan minta dilayani. Saya hanya mengingatkan agar profesional,” pungkas Heri.

u6Dacb.md.jpg
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: