Dugaan Korupsi Pembangunan Rest Area Bedoyo Segera Digarap Kejaksaan Gunungkidul

  • Bagikan


Ponjong, (lensamedia.co) — Dugaan korupsi dalam pembangunan rest area di Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong segera menemui titik terang. Setelah dilaporkan resmi pada 11 Februari 2021, baru pada medio November 2021 ini pihak Kejaksaan Negeri Gunungkidul siap menindak lanjuti. Hal ini ditegaskan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Andi Nugroho Triwantoro, yang menyatakan akan segera melakukan pemanggilan.

“Benar, dugaan korupsi dalam pembangunan rest area Bedoyo tahun anggaran 2016 telah dilaporkan ke kami. Dan berhubung kemarin ada beberapa kendala, sehingga baru kali ini bisa segera kami tindak lanjuti,” kata Andi.

Kendala yang dimaksud, sambung Andi, adalah banyaknya progres pekerjaan yang harus diselesaikan jajarannya seperti kasus korupsi Kelurahan Getas, Kapanewon Playen dan adanya pandemi Covid 19. Hal ini membuat Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungkidul harus mereview ulang jadwal pemanggilan para pihak yang hendak dimintai keterangan.

“Jadi satu demi satu kami selesaikan dulu. Untuk yang Getas sudah ada penahanan dan dalam proses pengembangan. Sehabis ini, yang rest area Bedoyo ini juga segera kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2016 Pemerintah Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong membangun rest area yang menelan anggaran lebih dari Rp 800 juta. Namun dalam prosesnya, diduga terjadi penyimpangan hingga berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh salah seorang warga, kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada 11 Februari 2016.

“Banyak kejanggalan yang mesti diungkap seperti penyewaan alat berat untuk perataan lahan ternyata nggak nyewa. Batu hasil pengerukan dijual keluar, itu juga tidak dibenarkan. Padahal saksi mata banyak, ratusan rit yang dijual per hari. Jika per rit dihargai Rp 200 ribu saja, maka sudah puluhan juta uang yang masuk ke kantong oknum di kalurahan. Namun ketika ditanyakan, ternyata hasil penjualan batu selama berbulan bulan kok hanya ada sekitar satu jutaan rupiah lebih sedikit. Lha sisanya kemana ?” papar S, salah seorang warga Bedoyo.

Lebih lanjut S menjelaskan, dari sisi transparansi Pemerintah Kalurahan Bedoyo juga layak dipertanyakan. Di era transparansi keterbukaan informasi publik, ternyata untuk urusan APBDes (red-APBKal saat ini) adalah suatu hal yang mahal dan tidak sembarang orang boleh mengetahui.

“Jangankan kami yang warga biasa, selagi BPKal, LPMK hingga pamong kelurahan tidak semua mengetahui dan memegangnya. Jadi ketika ditanya, banyak yang tidak tahu. Hanya beberapa gelintir oknum di Balai Kelurahan yang tahu. Padahal pertanggung jawaban pembangunan rest area itu tidak jelas dan sarat pelanggaran hukum, akhirnya saya laporkan ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul,” jelas S.

Saksi dan bukti untuk membongkar adanya tindak pidana korupsi rest area itu menurut S sudah lengkap, tinggal keseriusan aparat penegak hukum yang menangani perkara ini diminta tegas dalam menjalankan tugasnya.

Supanto, Carik Bedoyo mengakui bahwa ada laporan resmi ke aparat penegak hukum. Namun hingga saat ini fihaknya mengaku belum pernah mendapat tindak lanjut dari laporan tersebut.

“Kasusnya bisa dikatakan selesai namun juga nggak selesai. Selesai dalam artian hingga sekarang memang belum atau tidak ada tindak lanjut dari kejaksaan. Tidak selesai, karena faktanya memang kami dilaporkan. Harapan saya permasalahan ini bisa selesai dan tidak melebar kemana mana,” tegas Supanto.

Terkait tuduhan adanya korupsi seperti yang dituduhkan Supanto membantah, sebab menurutnya itu hanya ulah orang yang tidak senang saja. (Gb)

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: