Diduga Lakukan Penipuan, Pria yang Sempat Pengen Nyalon Bupati Dilaporkan ke Polisi

  • Bagikan

Wonosari, (lensamedia.co)– Dwi Rusmala Dewi, warga Siyono Wetan, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen mengaku menjadi korban penipuan. Adalah AP, seorang pria yang sempat meroket namanya usai memasang banner bertuliskan “Saya Mimpi Jadi Bupati” kini dilaporkan ke Mapolres Gunungkidul karena diduga menggondol uang puluhan juta milik Dwi.

Kepada awak media, Dwi menjelaskan bahwa AP mengajak dirinya untuk berbisnis proyek pengadaan meja dan kursi. Modus yang digunakan pun cukup meyakinkan, yakni AP membuat perjanjian kerjasama diatas materai.

“Kami membuat perjanjian di atas materai, namun ternyata pakai KTP palsu atas nama Divo. Belakangan ternyata nama aslinya Alfian,” terang Dewi.

Namun begitu, usai Dwi menyerahkan uang sebesar Rp 65 juta proyek tersebut tak kunjung tiba. Bahkan, gencar dikabarkan AP banyak dilaporkan atas kasus yang serupa.

“Laporan kami buat pada 24 Juni 2022 kemarin,” kata Dwi.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Gunungkidul AKP Suryanto membenarkan adanya laporan tersebut. Dugaan penipuan atas terlapor AP itu resmi diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gunungkidul.

“Ada dua orang yang laporan,”katanya singkat.

Diperoleh informasi, pria berinisial AP tersebut sempat tenar dengan nama Mas Ipung. Selain pernah menyelenggarakan turnament bola volley di Kapanewon Semanu, Ipung juga sempat memasang iklan bener di pertigaan Kranon, Kota Wonosari bertuliskan “Saya Mimpi Jadi Bupati”.

Tak hanya itu, Ipung juga sempat mengirimkan karangan bunga ke kantor DPD Nasdem bertuliskan Ketua Dewan Pakar DPD Nasdem Gunungkidul.

Ketika dikonformasi, ketua DPD Nasdem Gunungkidul Suparja membantah bahwa AP merupakan pengurus partai. Kendati begitu, Suparja tak menampik bahwa AP pernah diusulkan menjadi pengurus partai, namun tidak disetujui oleh pengurus pusat.

“Bukan pengurus, dia inisiatif sendiri. Tidak pernah masuk (jadi pengurus partai), itu baru kita usulkan sebagai salah satu dewan pakar. Tapi DPW dan DPD tidak bisa menerima, karena pengurus dewan pakar itu wewenangnya Pusat (DPP). Pusat juga tidak memberikan ijin, artinya dia bukan orang Nasdem,” jelas Suparja.

lensamedia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: