Bupati Gunungkidul Akhirnya Pecat Dua Oknum PNS yang Jalin Hubungan Gelap

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)– Ketegasan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta makin kentara untuk menata kualitas Sumber Daya Manusia di lingkup Pemkab Gunungkidul. Dua oknum PNS yang sebelumnya terjerat kasus perselingkuhan hingga melahirkan seroang bayi akhirnya pun menerima surat pemecatan tertanggal Jumat 1 Juli 2022.

“Pemecatan ini saya lakukan sebagai bentuk ketegasan karena mereka melanggar sumpah janji ASN,” kata Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, Jumat (01/07/2022).

Sunaryanta menambahkan, langkah ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus contoh kepada ribuan ASN yang bekerja di lingkup Pemkab Gunungkidul.

“Ini sudah menjadi isu nasional, saya ingin menyelamatkan 8000 ASN lainya agar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak berulah,” tandas bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Iskandar mengatakan bahwa surat pemberhentian tersebut telah disampaikan kepada dua oknum ASN yang terlibat kasus perselingkuhan. Keduanya dapat mengajukan keberatan keputusan bupati tersebut selambat-lambatnya 15 hari setelah surat diberikan ke Badan Pertimbangan ASN (BPASN).

“Tadi pagi saya serahkan ke mereka. Mereka mendapat hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” kata Iskandar.

Dua ASN ini masing-masing berinisial P (laki-laki) dari Dinas Pendidikan dan H dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Keduanya dinilai melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983, sebagaimana diubah dalam PP 45/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.

Keduanya diketahui menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan. Adapun P disebut masih memiliki istri sah, sedangkan H sudah berstatus cerai.

“Keduanya juga sudah mengakui dan memang terbukti ada pelanggaran itu, karena sampai punya anak,” jelas Iskandar.

Ia juga menyebut keputusan pemberhentian diperkuat dengan rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Salah satu pertimbangannya lantaran kasus ini sudah menjadi pembicaraan publik hingga tingkat nasional.

Meski demikian, Iskandar menyebut bupati memiliki wewenang untuk memberikan sanksi walau tanpa rekomendasi. Sebab sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan.

“Jadi kalau memang terbukti, otomatis mendapat sanksi,” ujarnya.

lensamedia
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: