BMKG Peringatkan Potensi Tsunami Pesisir Selatan, Alat Mitigasi Bencana di Gunungkidul Sangat Minim

  • Bagikan

Gunungkidul,(lensamedia.co)–Ancaman gempa besar(Megatrush) yang bisa memicu terjadinya tsunami di pesisir selatan Jawa memang sudah lama di prediksi bisa terjadi sewaktu waktu. Kendati sampai sekarang belum ada alat atau tekhnologi yang bisa mendeteksi secara tepat waktu kejadian gempa, namun BMKG sudah memberikan warning.

Hal ini berdasarkan fakta geologis, bahwa di selatan pulau Jawa memang ada lempeng tektonik aktif yaitu Indo Australia dan Eurasia. Lempeng yang terus aktif ini, akhirnya memicu intensitas gempa bumi di wilayah pesisir selatan Gunungkidul semakin meningkat.

Seperti yang terjadi pada Jumat (22/10/2021) kemarin, dua gempa bumi terjadi dua kali dalam selang waktu yang tidak lama. BMKG merilis terjadi gempa bumi pertama berkekuatan sekitar 5.3 SR mengguncang Malang, Jawa Timur sekitar pukul 09.21 WIB. Gempa Magnitudo 5.3 berada di kedalaman 33 kilometer dengan koordinat: 8.84 LS-112.51 BT atau 78 km Barat Daya Kabupaten Malang Jawa Timur.

Tak berselang lama, gempa kedua berkekuatan 4.8 SR terjadi pukul 09:39:18 WIB dengan lokaai 9.052 LS,110.44821 BT atau 118 km Barat Daya Gunungkidul dengan kedalaman 10 Km. Dan dalam sehari banyak terjadi rangkaian gempa gempa kecil yang berpusat di daratan.

Peringatan BMKG ini harus ditanggapi lebih serius oleh pemerintah, terkait Mitigasi bencana, sehingga jika hal itu benar benar tejadi, dampak resiko baik korban manusia atau yang lain bisa diminimalisir.

Salah satunya adalah, pemerintah harus segera mengupayakan penggantian 7 alat peringatan dini tsunami atau Early Warning System (EWS) yang sudah tidak berfungsi. Alat ini memang sudah terpasang di sepanjang pantai selatan Gunungkidul, namun sejak tahun 2018 yang lalu, 7 EWS ini dalam kondisi rusak karena dihantam gelombang tinggi.

Edy Basuki, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, menyatakan bahwa pihkanya mengakui jika 7 EWS yang dipasang BNPB di sepanjang pantai selatan Gunungkidul memang rusak, dan karena harganya mahal, sampai saat.ini pihaknya belum mampu untuk menggantinya

“Alatnya mahal, 1 alat bisa mencapai 1 milyar, untuk memperbaiki ataupun menggantinya dengan yang baru, BPBD Kabupaten Gunungkidul tak memiliki cukup anggaran,” terang Edy, Sabtu(23/10/2021).

Edy menambahkan, EWS ini sangat penting bagi Gunungkidul yang memiliki garis pantai sepanjang 78,2 km. Dia juga membenarkan tentang ancaman gempa besar yang bisa memicu tsunami di selatan Jawa.

“Sangat penting fungsinya sebagai mitigasi, karena alat ini bisa memberi peringatan sedini mungkin akan adanya gelombang tsunami sehingga warga bisa langsung melakukan penyelamatan diri, korban bisa diminimalisir,” imbuhnya.

Saat ini, menurut Edy, pihaknya hanya mengandalkan informasi dari BMKG. Di mana informasi tersebut hanya mereka sebarkan melalui nomor handphone sekaligus Handy talky (HT) petugas SAR yang tersebar di pos-pos SAR terdekat, kemudian oleh anggota SAR diteruskan ke masyarakat melalui WA.

BMKG sendiri saat ini memang memasang EWS dengan tehnologi terbaru di atas Pantai Parangtritis dan Bandara YIA Kulonprogo. EWS terbaru ini diklaim mampu mendeteksi tsunami mulai jarak 200 kilometer dari bibir pantai.

“EWS milik BMKG nanti akan mengolah data tinggi gelombang sekaligus kecepatan tsunami sampai ke daratan sehingga warga bisa langsung mencari lokasi yang aman, sementara kita andalkan EWS BMKG dulu. Karena Gunungkidul sementara ini memang tidak anggaran untuk itu,”ungkap dia.

Edy melanjutkan, Mitigasi bencana juga sudah dilakukan di Kalurahan-kalurahan atau desa di sepanjang pantai selatan Gunungkidul, yaitu dengan membentuk Kalurahan Tanggap Bencana (Kaltana).

“Belum maksimal memang, karena Kaltana belum memiliki peralatan mitigasi untuk evakuasi, saat ini yang ada baru papan petunjuk arah evakuasi,” imbuhnya.

Edy menyebut kendala utama adalah lagi lagi soal anggaran. Dia menyebut untuk tahun 2021 ini, BPBD Gunungkidul hanya mendapat anggaran Rp. 3 miliar dari dana yang mereka ajukan Rp 10 miliar.

“Anggaran itu harus dibagi untuk belanja pegawai atau honor Tenaga Harian Lepas Rp 1 miliar. Dan Rp 700 juta untuk droping air yang wajib dianggarkan, sisanya baru untuk operasional BPBD selama setahun,” pungkasnya.

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: