Banyak Kejanggalan Hingga Indikasi KKN di Proyek AMDK, Pengamat Sosial ini Minta Penegak Hukum Turun Tangan

  • Bagikan

Wonosari,(lensamedia.co)– Proyek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dibangun PDAM Tirtahandayani Tahun Anggaran 2020 cukup menyita perhatian publik. Pengamat sosial Bekti W. Suptinarso turut angkat bicara. Menurutnya, aparat penegak hukum patut turun untuk melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut.

“Ada dua poin yang menjadi catatan saya untuk APH turun dalam kasus tersebut,” kata Bekti, Kamis (02/09/2021).

Adapun poin pertama menurut Bekti merujuk pada penggunaan anggaran oleh PDAM Tirtahandayani untuk pembangunan AMDK yang notabene merupakan unit usaha baru milik perusahaan daerah itu. Namun dalam pemanfaatan anggaran menurutnya kurang terjadi pencermatan perencanaan.

“Pendalaman awal ingin membuat usaha produksi AMDK, itu kan investasi uang milik PDAM, itu uang rakyat karena BUMD diinvestasikan untuk mencari laba,” kata Bekti.

Lebih lanjut dikatakan, poin ke dua yang dicermati ialah pencermatan terkait dengan pemilihan lokasi. Bekti menilai PDAM kurang pencermatan dalam memilih lokasi hingga sampai tahap pembangunan tidak memperhatikan status lahan yang digunakan.

“Kalau PDAM cermat ada standarisasi alat hingga pemilihan lokasi itu tidak mungkin jadi masalah, tapi saya menilai dalam perencanaanya kurang cermat,” imbuh dia.

“Kedua pemilihan tempat pembangunan ada analisa terlebih dahulu, sudah dibangun tapi baru tahu bahwa milik BBWSO yang tidak bisa digunakan,” kata dia.

“Dua poin itu saja tidak cermat. Ini anggaran yang digunakan lebih dari 300 an juta itu merugikan langkah kebijakan saat itu. siapapun direkturnya. Merugikan PDAM, tidak bisa digunakan semena-mena oleh pejabat saat itu,” tandas Bekti.

Belum lagi jika dilihat dari aspek lain. Bekti menilai, proyek yang dipaksakan di akhir masa jabatan Bupati sebelumnya. Terlebih muncul informasi, bahwa penggarap proyek merupakan orang dekat penguasa saat itu.

“Belum kalau didalami BW siapa, dan ditelusuri apakah perlu PDAM punya AMDK. Jangan-jangan proyek ini ada indikasi KKN. Dua hal itu didalami bisa jadi delik aduan hukum, ada delik korupsinya,” pungkas Bekti.

Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik PDAM Tirta Handayani tahun anggaran 2020 mangkrak hingga kini. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp 380 juta tak kunjung diresmikan dan urung beroperasi meski tahun anggaran sudah berganti menjadi 2021. Lahan yang dipergunakan untuk proyek AMDK yang berada di Padukuhan Ngelorejo, Gari, Wonosari bermasalah.

Uniknya, meski lahannya bermasalah, konon baik sertifikat halal dari MUI hingga ijin dari BPOM sudah muncul. Sehingga seharusnya air minum dalam kemasan tersebut sudah bisa beredar dan dinikmati khalayak Gunungkidul.

u6Dacb.md.jpg"
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: