Aturan Antara Investasi dan Lingkungan Dinilai Tak Jelas, Kawasan Geologi Gunungkidul Terancam Rusak

  • Bagikan

Gunungkidul,(lensamedia.co)– Pembangunan investor pariwisata yang gencar di Gunungkidul akhir akhir ini sering berpolemik dengan peraturan yang mengatur tentang investasi dan pembangunan wahana wisata dengan lingkungan dan penataan kawasan.

Polemik ini timbul karena aturan yang seharusnya menjadi acuan masih belum jelas dan terkesan tumpang tindih, sehingga sangat memungkinkan terjadi kesemrawutan kepentingan antara pembangunan investasi dan kelestarian lingkungan yang berpotensi menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan.

“Karateristik pantai selatan Gunungkidul memang sangat unik, dimana 50 persen lebih terdiri dari pantai tebing berbatu, sementara sisanya merupakan pantai landai berpasir. Sementara setiap titik spot pantai memiliki karakteristik yang berbeda,” kata Dr. Laksono Subanu, Team Leader Peneliti Pantai Selatan Gunungkidul dari Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM, Rabu(29/12/2021).

“Perbedaan karakteristik antar titik tebing ini meliputi ciri khas masing-masing, baik tipe bebatuan, tanah ataupun juga patahan (cesar) gempa,” imbuhnya lagi.

Laksono menyebut contoh kawasan HeHa Ocean View dengan kawasan Watugupit, menurutnya kedua kawasan itu walau sama sama tebing pantai tapi memiliki karakter yang sangat berbeda.

“Untuk lebih aman, seharusnya sebelum membangun memang harus membuat penelitian kondisi tanah dan bebatuan yang berbeda di setiap titiknya,” imbuhnya.

Saat ini, menurut Laksono ada lima tempat di Gunungkidul yang ditetapkan sebagai kawasan Geoheritage oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Lima kawasan itu meliputi Gunung Ireng Pengkok, Gunung api Purba Nglanggeran, Gunung Genthong Gedangsari, Bioturbasi Kali Ngalang, dan Gunung api Purba Siung-Batur-Wediombo. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.01/MEM.G/2021.

Dalam aturan ini, kawasan-kawasan tersebut harus dilindungi untuk alasan kelestarian alam ataupun penelitian. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus segera menentukan spot mana saja yang boleh digunakan untuk pembangunan terutama wahana wisata.

“Tujuan pembangunan wisata memang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, tapi kejelasan aturan tentang ini memang harus matang dari awal, karena jika tidak berpotensi menimbulkan dilema baik bagi Pemkab, masyarakat maupun investor,” tandas Laksono.

Dalam aturan tentang kawasan Sempadan pantai, Laksono menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten juga harus bersikap tegas soal penetapan sempadan pantai, karena disini ada peluang diskresi untuk menetapkan kawasan sempandan pantai yang aman digunakan sebagai lokasi pendirian bangunan.

Dalam aturan sebelumnya memang ada aturan kawasan sempandan pantai adalah 100 meter dari titik tertinggi gelombang. Namun dalam aturan penjelasnya ternyata sempandan pantai tersebut tidak bisa disama ratakan antar wilayah.

“Penetapan Sempandan pantai ini tergantung pemerintah daerah masing masing, dengan pertimbangan, pemerintah daerah setempat yang lebih tahu soal karakter wilayahnya sendiri,” ungkap Laksono

Kemudian Laksono juga mencontohkan, di Lombok Utara, pemerintah daerah sudah menetapkan sempandan pantainya hanya 30 meter. Kemudian Bandung, itu bukan sempandan pantai yang digunakan tetapi sempandan tebing di mana jaraknya hanya 11 meter dari tebing.

Laksono menambahkan pemerintah Kabupaten harus segera bersikap. Maksimal aturan tersebut sudah terbentuk saat Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) jadi alias tersambung semua. Karena sebenarnya kawasan pantai Gunungkidul sudah banyak yang dikuasai investor.

“JJLS jadi, maka Investor akan segera melaksanakan pembangunan fisik investasi mereka, pertimbangannya memang jika investasi fisik dimulai saat ini, ongkosnya besar, karena akses transportasi masih sulit,” pungkas Laksono.

Sementara itu, Direktur Operasional HeHa Ocean View, Hendra Suwandi mengakui, saat ini memang ada keraguan dari investor untuk mengembangkan kawasannya.

“Aturan tata ruang kawasan di Gunungkidul, sampai saat ini belum ada kejelasan, jika hal ini tidak segera disikapi tentu nantinya akan menghambat potensi ekonomi Gunungkidul yang cukup besar ini,” terangnya.

Penulis: Edi Padmo
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: